Mahkamah Internasional memutuskan Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya pada 2017
putusan pengadilan
Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok etnis Rohingya pada tahun 2017. Pengadilan menemukan bahwa Myanmar melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Putusan ini merupakan yang pertama dalam 80 tahun ICJ yang menetapkan bahwa sebuah negara melakukan genosida.
Latar belakang kasus
Kasus ini dimulai pada 2019 oleh Gambia, negara yang mayoritas penduduknya Muslim. 11 negara lainnya bergabung sebagai pihak ketiga. Pengadilan memerintahkan Myanmar untuk berhenti melanggar Konvensi tersebut. Pengadilan juga memerintahkan Myanmar untuk menyelidiki mereka yang bertanggung jawab dan membawa pelaku ke pengadilan.
Myanmar juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Pengadilan memerintahkan Myanmar untuk memastikan kembalinya Rohingya yang aman dan sukarela. Pengadilan memerintahkan Myanmar untuk memberikan kompensasi kepada para korban.
Temuan pengadilan
Pengadilan menemukan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan yang dilarang oleh Pasal II Konvensi. Tindakan ini termasuk membunuh anggota kelompok, menyebabkan kerusakan tubuh yang serius, dan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah reproduksi.
Pengadilan memeriksa bukti, kesaksian yang selamat, dan laporan penyelidik internasional. Hakim Iwasawa mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh sekitar 10.000 warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual massal, dan menyerang Rohingya yang mencoba melarikan diri.
Pengadilan menemukan bahwa angka 10.000 adalah perkiraan jumlah warga sipil Rohingya yang terbunuh oleh pasukan keamanan Myanmar. Pengadilan juga menemukan bahwa 1,2 juta pengungsi Rohingya saat ini tinggal di Bangladesh. Pengadilan juga mencatat bahwa 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh selama operasi militer 2017.
Pengadilan juga menemukan bahwa 1 juta Rohingya masih tinggal di Bangladesh. Pengadilan juga menemukan bahwa 600.000 Rohingya diyakini tetap berada di Myanmar.
Pengadilan akan meninjau ukuran dan urutan pembayaran kompensasi pada tahap selanjutnya. Pengadilan juga mencatat bahwa Myanmar harus menyerahkan laporan kepatuhan terhadap putusan dalam waktu dua tahun.
Pengadilan juga mencatat bahwa putusan tersebut bersifat final dan tidak tunduk pada banding.
Reaksi internasional
Antony Guterres menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan pengakuan meyakinkan terhadap warga Rohingya sebagai korban genosida. Pengadilan juga mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan demonstrasi keadilan internasional.
Putusan ICJ penting untuk keadilan internasional dan kasus genosida lainnya. Pengadilan juga mencatat bahwa pendekatan pengadilan untuk membuktikan genosida sedang dipelajari dalam konteks kasus Israel-Gaza, yang diprakarsai oleh Afrika Selatan pada tahun 2024.
Artikel ini ditulis dengan bantuan AI dari beberapa laporan berita dan ditinjau oleh editor kami sesuai prinsip editorial. Standar Redaksi · Kirim Informasi & Kontak
Komentar 0